JAKARTA - Moda penerbangan merupakan moda transportasi yang sangat vital di wilayah Papua. Kondisi geografis dan belum matangnya infrastruktur moda transportasi lain membuat moda penerbangan menjadi salah satu pilihan utama untuk proses perpindahan orang dan barang. Pada tahun 2022 terdapat 1.386.868 pergerakan penumpang di wilayah Sentani, Timika, dan Merauke. Namun demikian, tren kecelakaan di wilayah papua masih mencetak angka yang tinggi. Dalam 5 tahun terakhir KNKT mencatat terdapat 23 accident dan 20 serious incidents.

Menindaklanjuti fenomena tersebut, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyelenggarakan kegiatan Accident Review Forum (ARF) dengan tema "Keselamatan Penerbangan Di Wilayah Papua 2022 - 2023." Acara tersebut diadakan di Ruang Auditorium Soekarno Hatta Lt. 4, Gedung Pusat Perum LPPNPI pada Selasa, 18 Juli 2023.

ARF Keselamatan Penerbangan di Papua ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan keselamatan penerbangan di wilayah tersebut. "Kami ingin, para operator, semua yang bertanggungjawab terhadap keselamatan, mari kita tindaklanjuti masalah-masalah yang sudah kita identifikasi, khususnya di Papua.", ujar Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono pada saat membuka kegiatan.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pembicara dari pihak operator dan regulator, antara lain Kepala Subkomite Keselamatan Penerbangan KNKT, Perwakilan DKPPU Kemenhub, Perwakilan Airnav (Air Navigation Indonesia), dan Safety and Quality Manager PT Smart Cakrawala Aviation.

Diskusi dan paparan dari pada pembicara di acara ARF Keselamatan Penerbangan Papua menghasilkan sejumlah rekomendasi KNKT terhadap regulasi serta perbaikan terhadap aspek-aspek penerbangan yang ada di Papua. Di antaranya adalah KNKT memandang perlunya penetapan regulasi khusus untuk wilayah Papua yang mencakup implementasi penerbangan di daerah pegunungan (mountainous flying), juga termasuk penetapan regulasi khusus mengenai aturan penerbangan visual atau Visual Flight Rules (VFR) dan aturan instrumen penerbangan atau Instrument Flight Rules (IFR) di wilayah tersebut.

Di sisi regulasi, KNKT mendorong dilaksanakannya implementasi CASR 139.023 yang terkait dengan penilaian keselamatan pada lapangan terbang (aerodrome) di Papua yang termasuk dalam kategori self-supported aerodrome (lapter). Termasuk dalam resolusi ini adalah pendelegasian pengelolaan lapter kepada operator atau individu sesuai ketentuan CASR tersebut. Selain itu, KNKT juga secara aktif mengharapkan Direktorat Navigasi Penerbangan Kemenhub dan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Udara Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi dalam hal penetapan pembagian dan penggunaan frekuensi di ruang udara Class G di wilayah Papua.

Adapun gagasan-gagasan lainnya untuk perbaikan keselamatan penerbangan di Papua adalah seperti usulan tentang peningkatan pelatihan Enhanced Ground Proximity Warning System (EGPWS) atau Terrain Awareness and Warning System (TAWS) sesuai dengan peralatan atau perangkat yang terpasang pada pesawat yang dioperasikan di wilayah Papua, juga pentingnya bagi operator pesawat udara untuk mengimplementasikan Flight Data Analysis Program (FDAP), terutama pada operasional pesawat di wilayah Papua. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan analisis data penerbangan guna mengidentifikasi potensi risiko dan kesalahan.

KNKT juga mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) guna menyediakan terrain data set sesuai dengan ketentuan International Civil Aviation Organization (ICAO) di wilayah Papua.

Tidak lupa, hasil dari diskusi juga menunjukkan pentingnya Direktorat Navigasi Penerbangan Kemenhub untuk bekerjasama dengan operator guna menetapkan VFR koridor (Visual Flight Rules corridor) dan panduan visual untuk rute penerbangan dan bandara yang dioperasikan di wilayah Papua.

KNKT berharap bahwa dengan implementasi resolusi-resolusi ini, keselamatan penerbangan di wilayah Papua dapat ditingkatkan dan potensi risiko kecelakaan dapat diminimalisir. KNKT juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam acara ARF Keselamatan Penerbangan di Papua ini, salah satunya adalah dari pihak operator. “Yang tidak kalah pentingnya adalah input dari teman-teman yang menjalankan, temen-temen dari operator. Mereka tahu kelebihan dan kekurangan dari regulasi, tentunya.”, tutup Soerjanto. Diharapkan langkah-langkah positif ini dapat membawa dampak positif bagi industri penerbangan Indonesia.