JAKARTA – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) meraih predikat Badan Publik Informatif kategori Lembaga Nonstruktural dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP), pada Selasa (19/12), di Istana Wakil Presiden, Jakarta. KNKT mengalami peningkatan nilai klasifikasi dari sebelumnya "Menuju Informatif" dengan nilai 87,27 menjadi "Informatif" yang merupakan predikat tertinggi dengan nilai 90,56.

Sejumlah upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, diantaranya yaitu melalui pemanfaatan teknologi informasi berupa website dan aplikasi mobile Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KNKT, sehingga publik dapat mengakses dan mengajukan permohonan informasi secara online tanpa harus datang langsung ke Kantor KNKT.

Penghargaan diberikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro kepada Soerjanto Tjahjono selaku Ketua KNKT. Dalam laporannya, Donny mengatakan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk mengetahui implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP serta mengoptimalkan tugas dan fungsi PPID sebagai garda terdepan pelayanan publik ke masyarakat.

Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dilakukan kepada 369 badan publik, yang meliputi kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah provinsi, BUMN, perguruan tinggi negeri, dan partai politik. Sebanyak 139 badan publik masuk dalam kualifikasi “Informatif” di tahun ini.

Soerjanto Tjahjono selaku Ketua KNKT menyampaikan,  "Dengan penuh tanggung jawab, KNKT berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik demi mendukung prinsip tata kelola yang baik  dan  demokrasi  di Indonesia. Kami memahami pentingnya akses yang mudah dan transparan terhadap informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, secara berkelanjutan KNKT akan terus mendukung dan mengupayakan perbaikan informasi, dengan tujuan mempermudah akses masyarakat terhadap data dan laporan yang relevan" tuturnya.

Dalam upaya ini, KNKT akan terus berinovasi dan beradaptasi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan standar tertinggi dalam memberikan pelayanan informasi yang berkualitas dan mendukung penuh prinsip demokrasi di tanah air.

Sebagai penutup, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Saya memandang keterbukaan informasi publik adalah unsur esensial dalam wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi. Selain itu, memiliki keyakinan bahwa transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahtreraan rakyat” jelasnya.