Loading .. Please wait

PPID

Profil

Latar Belakang PPID

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah melakukan beberapa upaya menyelaraskan aspek legal dengan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 72 Tahun 2010 Tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor: IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2010.


Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi

  1. Layanan Informasi Publik
  2. - Suatu usaha untuk memberikan informasi publik sesuai Undang- Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  3. Profesional
  4. - Memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan layanan informasi publik;
  5. Transparan
  6. - Memberikan akses seluar-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana;
  7. Akuntabel
  8. - Pengelolaan informasi dan dokumentasi dilakukan dengan prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik);
  9. Peran Aktif Masyarakat
  10. - Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan sektor transportasi;

Misi
  1. Menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
  3. Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik;
  4. Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik;
  5. pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi;

Pelayanan Informasi

“Jangan ragu mengunjungi desk informasi kami, petugas informasi kami siap membantu Anda”

SANDI “Siap Melayani Dokumentasi dan Informasi”


Struktur PPID
PosisiPengemban
Atasan PPIDKetua KNKT
PengarahWakil Ketua KNKT, Para Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Transportasi
PPIDKepala Sekretariat KNKT
Tim PertimbanganTenaga Ahli KNKT
Manager Pendokumentasian InformasiKepala Bagian Tata Usaha
Manajer Pelayanan InformasiKepala Bagian Pelayanan Informasi dan Kerjasama
Petugas InformasiPersonil Datin dan Humas


KNKT mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

  1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap anggota dalam struktur organisasi PPID.
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  3. Melakukan verifikasi bahan infomrmasi publik;
  4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
Kewenangan PPID terdiri atas :

  1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupannya;
  3. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Manajer dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
  4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
  5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat FUngsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokuementasi untuk kebutuhan organisasi.


  6. Struktur Organisasi PPID KNKT :

Dasar Hukum

Dasar Hukum di Lingkungan Internal KNKT

  1. SK Ketua KNKT tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KNKT
  2. SK Ketua KNKT tentang Perubahan Keputusan Ketua KNKT tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KNKT
  3. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan KNKT

Dasar Hukum Secara Umum

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (unduh);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (unduh );
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan (TTP) Komunikasi Publik (humas) di Lingkungan Departemen Perhubungan;
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  13. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Maklumat Pelayanan

Menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan dan hak setiap orang, maka selaku penyelenggara Layanan Informasi Publik Komite Nasional Keselamatan Transportasi terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berkomitmen :
1Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
2Memberikan informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3Proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar layanan informasi yang berlaku;
4Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
5Dalam memberikan layanan informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat;
6Tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam memberikan layanan informasi publik.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik yang dinilai kurang memuaskan.

Standar Layanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.72 Tahun 2010. Penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi dilaksanakan secara baik, efisien dan mudah diakses dan bersifat desentralisasi.

aDesk Informasi Publik
Fasilitas Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi

bOperasonal Pelayanan Informasi Publik
1.Waktu Layanan Informasi
Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Komite Nasional Keselamatan Transportasi penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat pada pukul 09.00-15.00 WIB.

2.Mekanisme Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi
3Jangka Waktu Penyelesaian


4Biaya dan Tarif
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.
5Kompetensi pelaksana layanan Informasi publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dapat dibantu oleh petugas informasi dan pejabat fungsional. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.
6Laporan Operasional Layanan Informasi Publik
Laporan layanan informasi publik dapat dilihat disini
7Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik
Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
aPenolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP;
bTidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP dan/atau Pasal 11 PERKI SLIP;
cTidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
dPermohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
eTidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
fPengenaan biaya yang tidak wajar;dan/atau
gPenyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP dan/atau PERKI SLIP.

Simpul Layanan

Simpul Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana di Lingkungan Komite Nasional Keselamatan Transportasi

PPID Utama:

[email protected]

Ruang Sekretariat KNKT

Lantai 3 Gedung Perhubungan

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat 10110

Prosedur Permohonan

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI SLIP.
Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KIP.
Kewajiban Pengguna Informasi Publik :
aPengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
bPengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undangan.
Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan agar permohonan Informasi Publik dapat dilakukan dengan baik:
aPastikan anda mengisi dengan benar formulir permohonan informasi yang disediakan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
bApabila permohonan tidak menggunakan formulir permohonan informasi, tetapi dengan surat, pastikan surat memuat hal-hal yang harus ada dalam formulir permohonan sebagaimana diatur dalam PERKI SLIP;
cPastikan menulis dengan benar, jelas, dan rinci informasi yang akan diminta, sehingga memudahkan PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk mencari dan menyediakannya;
dPastikan surat permohonan informasi ditujukan kepada PPID;
ePastikan anda menerima tanda bukti penerimaan dari PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi atas surat permohonan anda;
fApabila surat permohonan dikirimkan melalui pos, maka pastikan anda memiliki surat tanda bukti tercatat yang menerangkan bahwa surat anda telah diterima oleh PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
gPastikan mencatat tanggal terima surat permohonan anda oleh PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk memudahkan menghitung jangka waktu 10 hari kerja bagi PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam menanggapi permohonan anda;
hApabila PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi memberikan tanggapan atas permohonan informasi anda, maka terdapat dua bentuk tanggapan:
1)Surat pemberitahuan yang berisi menerima permohonan anda (baik seluruhnya atau sebagian);
2)Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan apabila informasi yang anda mohon dianggap sebagai informasi yang dikecualikan.
iApabila PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi memberikan pemberitahuan tertulis untuk memperpanjang waktu penyediaan dan pemberian informasi, maka 7 hari kerja terhitung sejak diberikannya surat pemberitahuan tersebut, PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi akan menyediakan dan memberikan informasi yang anda minta. Apabila informasi tidak diberikan setelah perpanjangan 7 hari kerja berarti PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah melanggar ketentuan jangka waktu pelayanan sebagaimana diatur dalam PERKI Nomor 1;
jApabila ada ketidakpuasan layanan informasi sebagai berikut :
1)Ditolak karena alasan informasi dikecualikan;
2)Tidak disediakan informasi berkala;
3)Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
4)Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta;
5)Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
6)Biaya yang tidak wajar;
7)Penyampaian Informasi melebihi waktu yang diatur dalam PERKI No 1.
kKeberatan yang anda ajukan tersebut akan ditanggapi secara tertulis oleh atasan PPID dalam 30 hari kerja sejak keberatan anda diterima oleh PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
lApabila tanggapan atas keberatan anda dikabulkan oleh atasan PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi melalui surat tanggapan, pastikan PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi memberikan informasi yang anda minta atau PPID melaksanakan surat tanggapan tersebut;
mApabila tanggapan atas keberatan anda tidak dikabulkan oleh atasan PPID atau tidak ditanggapi, anda dapat mengajukan permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat yang berwenang;
nKomisi Informasi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permohonan sengketa informasi yang anda ajukan tersebut dalam jangka waktu seratus hari kerja sejak permohonan diregister oleh Komisi Informasi dengan memberikan register sengketa informasi.

Permohonan Informasi dapat mengeklik tautan berikut:

klik di sini

Permohonan Informasi Publik

Prosedur Informasi Publik

Tata Cara Memperoleh Informasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui :

  1. Melalui Website atau email
    Masyarakat dapat mendownload informasi publik yang tersedia pada website (knkt.dephub.go.id), yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia, atau melalui email dengan alamat: [email protected]
  2. Melalui Telepon/Fax
    Masyarakat dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 021 384 7601 atau 021 352 3129 (setelah jam kerja) atau 0812 1265 5155 (24 Jam). Untuk fax dapat dikirimkan ke 021 351 7606
  3. Melalui Jasa Pos
    Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Sekretariat KNKT, Gedung Perhubungan Jalan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat 10110.
  4. Langsung
    Datang langsung ke desk layanan informasi bagian Data dan Informasi, Sekretariat KNKT, Gedung Perhubungan Jalan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat 10110.
  5. Melalui Aplikasi Android
    Masyarakat dapat mendownload aplikasi android PPID KNKT dan mengisi form yang tersedia di dalam aplikasi dengan mengunduh link berikut UNDUH

 

Prosedur Pengajuan Keberatan

Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi

  • Pemohon informasi publik mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan;
  • Atasan PPID Komite Nasional Keselamatan Transportasi harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut;
  • Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai;
  • Jika pengaju keberatan informasi publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.
  • Pengajuan Keberatan secara Online dapat melalui tautan berikut: Klik di sini

H&K Badan Publik

HAK BADAN PUBLIK

  1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan.
  2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    1. Informasi yang dapat membahayakan negara;
    2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
    3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
    4. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasi .

 

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

  1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
  2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
  3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
  4. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
  5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 4 antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
  6. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada point 1 sampai dengan point 4 Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

H&K Pemohon Informasi

HAK PEMOHON INFORMASI PUBLIK

  1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
  2. Setiap orang berhak :
    1. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
    2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
    3. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang KIP; dan/atau
    4. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
  3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
  4. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP.

 

KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

  1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sengketa

Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Pusat, Klik di sini

Ketentuan Sengketa Informasi:

– Pengajuan sengketa informasi publik ke komisi informasi diajukan pemohon informasi publik selambat-lambatnya 14 HARI KERJA sejak diterimanya tanggapan tertulis atas surat keberatan pemohon informasi publik kepada atasan PPID badan publik atau berakhirnya masa 30 HARI KERJA bagi atasan PPID badan publik untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas surat keberatan dari pemohon informasi publik

– Pengajuan sengketa informasi publik baik oleh perorangan, badan hukum ataupun kelompok orang bisa diajukan dengan cara mendatangi langsung kantor komisi informasi dan menemui petugas administrasi-pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi ataupun mengajukan permohonan sengketa informasi publik secara online kepada komisi informasi melalui aplikasi SIMSI (Sistem Informasi dan Manajemen Sengketa Informasi) dengan link url atau alamat website aplikasi http://simsi.komisiinformasi.go.id

– Pemohon sengketa informasi publik wajib melengkapi berkas permohonan pengajuan sengketa informasi publik sebelum mendapatkan nomor registrasi/akta registrasi sengketa informasi publik dari petugas kepaniteraan komisi informasi

Standar Operasional Prosedur (SOP) sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat dapat dilihat di sini