Berita KNKT

TINDAK CEPAT PROGRAM MITIGASI PADA DAERAH RAWAN KECELAKAAN TIKUNGAN HARMOKO

Admin Portal - Senin, 30 Agustus 2021
Jumlah Dilihat: 79 kali

JAKARTA – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) memberikan apresiasi berupa ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Sumatera Selatan dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Sumatera Selatan yang telah bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi KNKT dengan melakukan mitigasi pada daerah rawan kecelakaan Tikungan Harmoko.

Terdapat beberapa hazarddi Tikungan Harmoko yang menyebabkan terulangnya kejadian kecelakaan tunggal pada beberapa kendaraan yang memasuki tikungan dimaksud. Hazard pertama adalah bentuk tikungan, dimana hasil investigasi KNKT di lapangan menemukan bahwa bentuk Tikungan Harmoko tidak sesuai dengan kaidah atau aturan tentang geometrik alinyemen horizontal sebagaimana diatur dalam Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berdasarkan hasil pengukuran KNKT terhadap dua tikungan pada lokasi dimaksud (perlu diklarifikasi oleh BPJN dengan melakukan perhitungan ulang) menunjukkan panjang jari-jari yang berbeda, dimana tikungan pertama memiliki jari-jari dengan panjang 56,51 meter, sementara tikungan kedua adalah 65,34 meter. Kedua jari-jari tersebut adalah panjang jari-jari dengan pendekatan minimum dengan batas kecepatan maksimum di tikungan adalah 40 km/jam. Artinya, jika terdapat kendaraan dengan kecepatan diatas 40 km/jam memasuki tikungan maka kendaraan dimaksud akan mengalami bodyroll ataupun oversteer/understeer.

Hazard kedua adalah menyangkut delienasi jalan, dimana pengguna jalan tidak memperoleh informasi yang cukup terkait adanya tikungan berbahaya serta berapa kecepatan yang harus dipergunakan pada saat memasuki tikungan. Hazard ketiga adalah masalah visibilitas dimana pada malam hari marka jalan tidak terlihat sehingga beberapa pengguna jalan yang pertama kali memasuki tikungan tersebut akan merasa kaget ketika menemukan adanya suatu tikungan patah dan berulang. Hazard keempat adalah terkait dengan bahu jalan yang tidak rata dan tanpa dilengkapi pagar pengaman jalan, sehingga kendaraan yang mengalami bodyroll ataupun oversteer/understeer akan meningkat fatalitasnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, KNKT memberikan beberapa rekomendasi yang terbagi ke dalam tiga kategori untuk mencegah kecelakaan tersebut berulang serta menurunkan fatalitas. Rekomendasi pertama yaitu berupa mitigasi segera, agar melakukan perbaikan bahu jalan dengan melakukan perkerasan dan perataan, pengukuran ulang geometrik tikungan untuk mempersiapkan pra-desain perubahan geometrik tikungan, dan memberi informasi delineasi jalan yang baik kepada pengguna jalan dengan melakukan pengecatan ulang marka, pemasangan tanda tikungan jalan serta papan peringatan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) yang dipasang 100 meter sebelum tikungan dengan kalimat : “DIDEPAN TIKUNGAN TAJAM, KECEPATAN MAX 40 KM/JAM”.

Rekomendasi kedua berupa mitigasi jangak pendek (tahun 2021), agar memasang pagar pengaman jalan (guardrail) pada tikungan, membuat pra-desain usulan perubahan geometrik jalan dengan fokus pada dua hal yaitu memperbaiki tikungan patah dengan membuat lengkung peralihan yang memadai dan menghilangkan tikungan ganda searah dengan cara menggabungkan kedua tikungan dan menghindari penggunaan jari-jari tikungan minimum. Rekomendasi ketiga berupa mitigasi jangka menengah (tahun 2022-2023) agar dapat memperbaiki geometrik tikungan.

Untuk konsistensi penanganan daerah rawan kecelakaan pada daerah lainnya di Indonesia, diharapkan setiap daerah dapat memetakan risk dan hazard pada daerah rawan lokasi kecelakaan dimaksud, serta menyusun program mitigasi sesuai finding hazard dan skala prioritasnya (jangka segera, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang). Selain itu, diharapkan agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat menyediakan alokasi anggaran khusus untuk penanganan daerah rawan kecelakaan untuk mendukung Program Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di daerah sesuai dengan target pencapaian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

GPR KOMINFO