Berita KNKT

REKOMENDASI HASIL EVALUASI KESELAMATAN OPERASIONAL BUS TRANSJAKARTA

Admin Portal - Rabu, 29 Desember 2021
Jumlah Dilihat: 161 kali

JAKARTA – Sebanyak 502 kasus kejadian kecelakaan dialami PT Transjakarta selama kurun waktu setahun terakhir sepanjang 2021. Dari data tersebut, terungkap bahwa mayoritas kecelakaan disebabkan oleh bus yang menabrak. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama manajemen Transjakarta telah melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap aspek-aspek yang berpengaruh terhadap keselamatan operasional angkutan massal di wilayah Jabodetabek yang dimulai sejak tanggal 10 Desember sd 17 Desember 2021.

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa terdapat 4 area evaluasi yang dilakukan yaitu implementasi manajemen resiko pada organisasi PT Transjakarta, mekanisme pemastian kesiapan awak kendaraan, mekanisme pemastian kelayakan armada, dan keselamatan / keamanan rute (lintasan bus transjakarta). Proses evaluasi dengan meminta penjelasan atas semua prosedur dan standar yang digunakan oleh manajemen Transjakarta dalam menyelenggarakan operasional bus transjakarta, melakukan validasi dan klarifikasi di lapangan, serta melakukan pemetaan hazard pada lintasan bus Transjakarta.

Setelah dilakukan pendalaman terhadap standar dan prosedur serta keadaan lintasan bus transjakarta, ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan standar keselamatan operasional bus transjakarta yang disusun dalam rentang waktu (milestone) sesuai dengan skala permasalahannya meliputi area perbaikan struktur organisasi dan manajemen PT Transjakarta, perbaikan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) PT Transjakarta, dan pembenahan rute/lintasan bus Transjakarta.

Pertemuan antara KNKT dengan PT. Transportasi Jakarta ini merupakan inisiatif dari PT. Transportasi Jakarta sebagai bentuk tindak lanjut dari rentetan kecelakaan yang dialami oleh beberapa armada Bus Transjakarta beberapa minggu terakhir. Untuk meningkatkan keselamatan operasional bus Transjakarta ke depan, KNKT merekomendasikan beberapa tindakan mitigasi.

Kepada Pemerintah DKI Jakarta, untuk meningkatkan kinerja manajemen PT Transjakarta khususnya dalam hal penjaminan keselamatan operasional bus, agar dibentuk departemen khusus setingkat dengan direktur dalam struktur organisasi

PT Transjakarta yang tugasnya adalah mengelola manajemen resiko pada operasional bus transjakarta yang meliputi 5 area yaitu pemastian kelaikan armada, pemastian kesiapan awak, pemastian keselamatan penumpang di dalam bus dan halte, pemastian pengendalian lintasan serta penanganan keadaan darurat (emergency response plan).

Kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), untuk melakukan pemetaan resiko pada lintasan bus transjakarta (route hazard mapping) baik yang berada di koridor (BRT) maupun di luar koridor (Non BRT) untuk dapat dijadikan sebagai Policy Guideline And Action bagi Pembina Jalan dalam membuat program perbaikan lintasan dan halte serta melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang diperlukan dan manajemen PT Transjakarta untuk membuat risk journey serta penyediaan tenaga pengaman rute yang efektif dan efisien.

Kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), untuk melakukan evaluasi terhadap skema sertifikasi profesi pengemudi angkutan massal dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan kompetensi di lapangan. Untuk itu, pada saat melakukan review skema kompetensi dimaksud, BNSP dapat melibatkan manajemen transjakarta selaku pengguna tenaga kerja dimaksud.

Kepada Manajemen Transjakarta, untuk melakukan perbaikan di beberapa area terkait isu keselamatan yang menonjol saat ini, diantaranya perbaikan skema rencana operasional bus, perbaikan skema persiapan awak kendaraan, perbaikan skema persiapan armada, perbaikan skema pemastian keamanan rute, dan perbaikan skema kerja sama. Manajemen Transjakarta juga perlu melakukan 10 perbaikan segera (quick win program) yang dapat dijalankan dalam waktu dekat.

KNKT berharap setidaknya dalam satu bulan kedepan, manajemen Transjakarta dan mitra kerja sudah dapat memiliki Sistem Manajemen Keselamatan yang efektif.

GPR KOMINFO