Berita KNKT

PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2020

Admin Portal - Kamis, 07 Januari 2021
Jumlah Dilihat: 118 kali

JAKARTA – Seperti tahun-tahun sebelumnya guna menjadi tolok ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik, Komisi Informasi Pusat (KIP) menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publikdengan berdasarkan pertimbangan dan penetapan keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat. Hasil monitoring dan evaluasi KIP pada Badan Publik sepanjang tahun 2020 menganugerahkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai Badan Publik Lembaga Non Struktrural dengan klasifikasi “Cukup Informatif” danperolehan nilai 62,40.

Tercatat bahwa dari 348 Badan Publik sebanyak 17,53% masuk dalam klasifikasi “Cukup Informatif”. Adapun Badan Publik lainnya masuk ke dalam klasifikasi “Informatif” 17,43%, “Menuju Informatif” 9,77%, “Kurang Informatif” 13,51 % dan “Tidak Informatif” 41, 95 % yang terdiri dari beberapa kategori yaitu Badan Publik Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Ketua KIP Gede Narayana, menjelaskan bahwa proses penetapan hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memegang prinsip terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan dan berkelanjutan meskipun kondisi pandemi Covid-19 ini seluruh tahapan monev mulai dari sosialisasi, penyampaian Self-Assesment Questionnaire (SAQ) untuk diisi Badan Publik, verifikasi SAQ hingga tahap presentasi sampai puncak penganugerahan semua dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) dengan melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa.

Dalam acara tersebut tampak hadir pula, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) K.H. Ma'ruf Amin, para pimpinan Komisi I DPR RI, Menteri dan Wakil Menteri, Gubernur, pimpinan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pimpinan Lembaga Non Struktural, Rektor Universitas Negeri, pimpinan BUMN, pimpinan Partai Politik, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Komisioner Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan kelompok masyarakat sipil.

“untuk ke depannya diharapkan agar masyarakat dapat lebih turut aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”. Tutur K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya secara daring melalui aplikasi zoom meeting

GPR KOMINFO